Perlindungan Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Rakyat Jika Tidak Membayar Program Pensiun Tambahan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Abstract

Program Pensiun Tambahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menimbulkan isu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi individu yang tidak mampu membayar kontribusi program ini, serta peran pemerintah dalam menjamin keterjangkauan dan keberlanjutan program tersebut terutama bagi pekerja yang tidak membayar program pensiun tambahan karena tidak mampu. Isu ini berakar dari kekhawatiran bahwa pemotongan upa untuk program pensiun tambahan justru akan menambah beban ekonomi masyarakat, yang terindikasi bertentangan dengan prinsip kesejahteraan yang seharusnya dijamin oleh konstitusi Rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu: pertama, perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh rakyat jika tidak membayar program pensiun tambahan dan kedua, peran pemerintah dalam menjamin keterjangkauan program pensiun tambahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat melalui mekanisme bipartit, tripartit, dan Pengadilan Hubungan Industrial, namun pengawasan pengelolaan dana pensiun perlu diperketat. Pemerintah berperan memastikan keterjangkauan program melalui insentif, subsidi, dan edukasi, serta mendorong transparansi untuk meningkatkan kepercayaan dan manfaat bagi peserta tanpa membebani kelompok rentan.