Kebijakan Hak Guna Usaha 95 Tahun Di Ibu Kota Negara Terhadap Prinsip-Prinsip Agraria Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960

Abstract

Hak Guna Usaha (HGU) dengan jangka waktu hingga 95 tahun di Ibu Kota Negara (IKN) menjadi isu krusial dalam perspektif hukum agraria. Kebijakan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan prinsip-prinsip agraria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mengedepankan asas keadilan, keberlanjutan, dan kedaulatan rakyat atas tanah. Pada penelitian ini penulis akan menganalisis kebijakan tersebut terhadap prinsip-prinsip agraria UUPA, dengan meninjau potensi dampaknya terhadap hak atas tanah masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di IKN. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, serta penggunakan pendekatan perundang undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menemukan bahwa meskipun kebijakan HGU dapat mendorong investasi dan pembangunan, terdapat tantangan dalam penerapannya yang berkaitan dengan hak menguasai negara, keadilan sosial, dan pengaturan penggunaan tanah. penelitian ini bertujuan memberikan masukan terhadap pengambilan kebijakan yang sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.