Peralihan Perusahaan Alih Daya Terhadap PerlindunganHak Pekerja Outsourcing Ditinjau Dari Undang-UndangNomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Abstract

Perubahan peraturan baru tentang pengaturan alih daya outsourcing pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, alih daya tidak lagi dibedakan antara pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja, alih daya tidak lagi dibatasi hanya untuk pekerjaan penunjang sehingga tidak ada lagi pembatasan jenis pekerjaan yang dapat di alih dayakan, tergantung pada kebutuhan sektor. Tujuan artikel ini untuk mengetahui akibat hukum , perlindungan hukum dan bentuk tanggung jawab perusahaan outsourcing terhadap perlindungan tenaga kerjanya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang undangan untuk menganalisis apa hak pekerja outsourcing yang perlu dilindungi ketika terjadi pergantian perusahaan alih daya menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023. Hasil dari penelitian ini pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, perlindungan hak-hak pekerja outsourcing saat terjadi pergantian perusahaan alih daya sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan mereka, pekerja outsourcing memiliki hak untuk melanjutkan pekerjaan di perusahaan pengguna dengan mempertahankan kondisi kerja yang sama, serta berhak atas upah dan tunjangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa terpengaruh oleh perubahan perusahaan.